Tata Kelola Ketenagalistrikan antara Kepentingan atau Amanat Konstitusi?
Pengelolaan tenaga listrik sejak reformasi dengan mengacu pada tentang UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. UU ini sebenarnya sudah digugat karena dianggap bertentangan...
Diskusi Interaktif Virtual “Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah di Sektor Pertambangan Minerba dalam Perspektif...
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep)
Diskusi Interaktif Virtual dengan tema:
"Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah di Sektor Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” Bersama:
Dr....
Diskusi Interaktif Virtual “Tata Kelola Ketenagalistrikan Masih Sesuai Amanat Konstitusi?”
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep) Diskusi Interaktif Virtual dengan tema:
"Tata Kelola Ketenagalistrikan Masih Sesuai Amanat Konstitusi?” Bersama:
Salamudin Daeng
Dewan Pakar Pusat Pengembangan Transisi Energi Hari, Tanggal...
Memahami Konflik Pertambangan untuk Usaha Pertambangan yang Berkeadilan
Penanganan konflik pertambangan membutuhkan rasionalitas yang tinggi. Konflik pertambangan di dunia dari tahun ke tahun terus meningkat termasuk di Indonesia. Konflik pertambangan dari 2002...
“Mining Conflict” Penanganan Permasalahan Pertambangan
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep) Kuliah Khusus Pertambangan #8 dengan tema
"Mining Conflict”
(Penanganan Permasalahan Pertambangan) Bersama:
Ir. Rachman Wiriosudarmo
(Tokoh Senior Pertambangan & Analis Kebijakan Mineral) Hari :...
UU Cipta Kerja Subsektor Migas Abaikan Putusan MK
Undang-Undang Cipta Kerja Subsektor Minyak dan Gas Bumi, yang telah disahkan oleh DPR beberapa pekan lalu ternyata masih mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Marwan...
Pengaturan Tata Kelola Migas dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja
Pengaturan tata kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 menimbulkan sejumlah polemik. Selain karena simpang siur jumlah...
Urgensi Pengolahan Lahan Bekas Tambang
Pertambangan masih menjadi tulang punggung pembangunan bagi Indonesia. Meskipun begitu kegiatan pertambangan memiliki dampak bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dampaknya bisa berlangsung berkelanjutan sepanjang masa. Bila...
Dinas ESDM Provinsi Jambi Pertanyakan Dasar Hukum Pengalokasian Anggaran pada RAPBD 2021
Ditariknya urusan pemerintahan sektor pertambangan mineral dan batubara dari pemerintah provinsi ke pusat melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No....
Migas Pasca Omnibus Law Undang-Undang Cipta kerja
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep) Mengundang Diskusi Publik Virtual, dengan tema,
"Migas Pasca Omnibus Law Undang-Undang Cipta kerja" Bersama:
1. Dr. Marwan Batubara, M.Sc. Direktur Eksekutif...
