Risalah untuk Hukum Energi (Ulasan terhadap jurnal yang berjudul “A Treatise for Energy Law”
Sekelompok ahli hukum energi dari sejumlah negara, berkumpul merumuskan prinsip tentang hukum energi. Mereka berasal dari berbagai negara dan latar belakang kampus yang berbeda....
Perkembangan Tafsir “Penguasaan oleh Negara” pada Pasal 33 UUD 1945
Tafsir terhadap prinsip “penguasaan oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 terus mengalami perkembangan dialetikanya. Mulanya tafsir tersebut muncul melalui Putusan MK 001-021-022/PUU-I/2003 tentang...
Perkembangan dan Strategi Hilirisasi Pertambangan
Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian dalam satu kesempatan diskusi publik tentang tata kelola pertambangan, mengemukakan hasil kajiannya terkait perkembangan dan strategi hilirisasi pertambangan. Uraian ini...
Strategi dan Prioritas Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN 2020-2024
Strategi dan Prioritas Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN 2020-2024*
Disusun oleh Akmaluddin Racihm
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam satu kesempatan diskusi publik,...
DPR nilai keputusan pemerintah soal Freeport cacat hukum
JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI Rofy Munawar menilai, keputusan pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara kepada PT Freeport Indonesia berpotensi menimbulkan...
Langkah Pemerintah Terbitkan IUPK Sementara Freeport Dikritik
Setelah saling bertahan dengan keinginan masing-masing antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, akhirnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus...
KKKS ragu gross split menguntungkan
JAKARTA. Selama ini muncul kekhawatiran, penerapan bagi hasil pola gross split menyebabkan investasi hulu migas menjadi kurang menarik. Tentu saja pemerintah membantah mentah-mentah. "Belum...
Pemerintah Tunda Pungutan Dana Ketahanan Energi
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menunda pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang direncanakan bakal diterapkan mulai 5 Janurai 2015. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian...
Seluruh UU Sumber Daya Air Dibatalkan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan...
