Advokat Penggugat Subsidi BBM Ubah “Legal Standing”
Penggugat Minta Subsidi BBM Maksimal 10% dari belanja Pemerintah Pusat di APBN Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan...
Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Bahan Mineral Sesuai Konstitusi
Permohonan 9 perusahaan tambang yang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (UU MInerba) diolak oleh Mahkamah Konstitusi, pada sidang...
Perbandingan UU Minerba Tahun 1967 dengan Tahun 2009
No UU No. 11 Tahun 1967 UU No. 4 Tahun 2009 1.
Pelaku Usaha: Investor domestik (KP, SIPD, PKP2B)
Investor asing (KK, PKP2B)
Luas usaha pertambangan tidak dirinci Pelaku...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional
Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dirancang dan dirumuskan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dan ditetapkan...
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan berdasar Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara...
Uji UU Ketenagalistrikan: MK Nyatakan Pemohon Tak Punya Kedudukan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan permohonan uji materi UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan Ahmad Daryoko dan Hamdani - Perkara No. 106/PUU-XI/2013 -...
Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab BPH MIGAS
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempunyai fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang telah ditentukan oleh undang-undang dan lebih rinci diatur...
Naskah Akademik RUU Panas Bumi
Naskah Akademik RUU tentang Panas Bumi dapat diunduh di document
RUU Panas Bumi
Rancangan Undang-Undang tentang Panas Bumi merupakan RUU inisiatif Presiden yang diajukan kepada DPR, yang dimaksudkan sebagai pengganti UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas...
