Evaluasi dan Proyeksi Penataan Pengaturan dalam bidang ESDM 2015-2018
Evaluasi dan Proyeksi ini dilakukan untuk melihat bagaimana melihat perkembangan pengaturan dalam rentan periode 2015-2018, dari hasil review terhadap jumlah peraturan terlihat bahwa Undang-Undang...
Negosiasi Belum Tuntas, Freeport Tetap Lancar Ekspor Konsentrat
JAKARTA – PT Freeport Indonesia kembali memperoleh perpanjangan status kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk sementara. Setelah mendapatkan IUPK yang berlalu selama 31...
Proses Jual Beli 40% Hak Partisipasi Rio Tinto Belum Transparan
JAKARTA – Freeport-McMoRan Inc, perusahaan asal Amerika Serikat akan ikut menikmati hasil penjualan 40% hak partisipasi (Participating Interest/PI) hasil produksi PT Freeport Indonesia yang...
Tarik Ulur Negosiasi Pemerintah dengan Freeport Terlalu Lama
JAKARTA – Pemerintah, Freeport-McMoRan Inc dan PT Freeport Indonesia makin intens melakukan negosiasi kontrak yang akan berakhir pada 2021. Pada Kamis (6/7), Kathleen L....
KKKS ragu gross split menguntungkan
JAKARTA. Selama ini muncul kekhawatiran, penerapan bagi hasil pola gross split menyebabkan investasi hulu migas menjadi kurang menarik. Tentu saja pemerintah membantah mentah-mentah. "Belum...
Ihwal Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air
Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015 telah menjatuhkan putusan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan atau dinyatakan...
Alternatif Model Lembaga Pengelola Migas Pasca Putusan MK
Model kelembagaan pengelola migas sangat terkait dengan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD Negara RI tahun 1945. Mahkamah Konstitusi...
Kunjungan Jacques Bertrand, PhD. Professor University of Toronto, Kanada
“POLITIK ENERGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITICAL SCIENCE”Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Menerima Kunjungan Jacques Bertrand, PhD. Professor Department of Political Science dari...
Catatan Akhir Tahun 2014 Energi dan Pertambangan
CATATAN AKHIR TAHUN 2014
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
Bangsa Indonesia seharusnya bersyukur karena dikaruniai kekayaan alam berbagai macam sumber energi dan pertambangan melimpah...
Masukan PUSHEP untuk Prolegnas Bidang Energi & Pertambangan
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis atau dengan bahasa lebih mudah adalah merupakan...
