PUSHEP Minta 48 Perusahaan Dikenai Sanksi bila tidak Bayar Jaminan Reklamasi Pascatambang
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) meminta kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Selatan (Kalsel), Isharwanto, untuk menindak tegas 48...
KPK Dilibatkan dalam PoD Blok Masela, PUSHEP: Langkah yang Tepat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan terlibat dalam mengaudit Plan of Development (PoD) milik INPEX Corporation dalam pengembangan Blok Masela. Keterlibatan itu merupakan permintaan langsung...
KPK Menyurati Kementrian ESDM, PUSHEP : Ignasius Jonan Perlu Lakukan Evaluasi
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) berpandangan langkah Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) mengirim surat kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perihal...
Vonis bersalah Karen Agustiawan, Bukti Ada Masalah Hukum dalam Tata Kelola BUMN Energi.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis bersalah kepada Karen Agustiawan, dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi investasi Blok Basker Manta...
PUSHEP: BUMN wajib menjadi prioritas mendapatkan IUPK dari perpanjangan PKP2B
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengingatkan bahwa BUMN wajib menjadi bagian prioritas utama dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari perpanjangan...
PUSHEP: Pembangunan Smelter Wajib Dilakukan, Jika tidak akan Dikenai Sanksi.
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mendorong pemerintah agar segera memberikan sanksi tegas kepada perusahan yang belum atau yang sengaja memperlambat pembangunan smelter....
Problematik Revisi PP 23 Tahun 2010 dan Perpanjangan PKP2B
Problematik Revisi PP 23 Tahun 2010 dan Perpanjangan PKP2BRevisi terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara...
Revisi PP 23/2010 Tak Kunjung Rampung, PUSHEP: Pengusaha Butuh Kepastian Regulasi
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menilai berlarutnya revisi PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada kenyataannya...
PUSHEP: Kebijakan Nasional Mineral dan Batubara yang baru diharapkan Mengacu pada Kaidah Hukum
Kebijakan nasional Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru saja selesai disusun diharapkan telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal tersebut perlu agar kebijakan...
BUMN akan Dapat Prioritas Kelola Wilayah Tambang Habis Kontrak
JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta BUMN di sektor pertambangan mineral dan batu bara menjadi prioritas untuk melanjutkan kontrak di wilayah...
