Politik Hukum Participating Interest dalam Pengelolaan Migas
Politik Hukum Participating Interest dalam pengelolaan Migas
(Pendekatan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945)
Oleh
M Ilham F Putuhena, SH., M.H.
Peneliti Pusat Hukum Energi dan Pertambangan-PUSHEP
Intisari
Particitipating...
Tinjauan Hukum PP No. 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Holding BUMN dengan Konstitusi
Tinjauan Hukum PP No. 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Holding BUMN dengan Konstitusi
Penulis: Tim Riset PUSHEP Pendahuluan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan...
Politik Hukum Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara
Politik Hukum Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara
Oleh: Akmaluddin Rachim, S.H., MH
Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam...
MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI BERBASIS MISTISISME PANCASILA (BAGIAN I)
Tulisan ini merupakan keterangan ahli dalam uji materi ke Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral...
MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI BERBASIS MISTISISME PANCASILA (BAGIAN II)
Tulisan ini merupakan keterangan ahli dalam uji materi ke Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral...
Analisis Yuridis Normatif Atas Pengaturan Holding BUMN Industri Pertambangan
Oleh Tim Riset/Kajian Pushep Pendahuluan Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan...
Keterangan Ahli Pengujian Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No....
Keterangan Ahli dalam Pengujian Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017
Oleh : Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH. Guru...
Evaluasi dan Proyeksi Penataan Pengaturan dalam bidang ESDM 2015-2018
Evaluasi dan Proyeksi ini dilakukan untuk melihat bagaimana melihat perkembangan pengaturan dalam rentan periode 2015-2018, dari hasil review terhadap jumlah peraturan terlihat bahwa Undang-Undang...
Negosiasi Belum Tuntas, Freeport Tetap Lancar Ekspor Konsentrat
JAKARTA – PT Freeport Indonesia kembali memperoleh perpanjangan status kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk sementara. Setelah mendapatkan IUPK yang berlalu selama 31...
Proses Jual Beli 40% Hak Partisipasi Rio Tinto Belum Transparan
JAKARTA – Freeport-McMoRan Inc, perusahaan asal Amerika Serikat akan ikut menikmati hasil penjualan 40% hak partisipasi (Participating Interest/PI) hasil produksi PT Freeport Indonesia yang...
